TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pemerintah menyiapkan Rp 571 triliun untuk 10 tahun demi percepatan pembangunan transportasi massal di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Hal ini diputuskan dalam rapat terbatas di Kantor Presiden yang berlangsung pagi tadi, Selasa, 19 Maret 2019.
Berita terkait: Jokowi Sebut MRT Jakarta Simbol Peradaban Baru Indonesia
"Sudah kami putuskan dalam jangka 10 tahun harus bisa kami selesaikan dengan investasi kurang lebih Rp 571 triliun," kata Jokowi saat menjajal kereta Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2019.
Selain itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah area Jabodetabek sepakat untuk membentuk satu badan baru yang bertanggung jawab terkait percepatan pembangunan transportasi ini. "Sehingga lebih fleksibel, pembangunannya tidak birokratis, bisa cepat, sehingga nanti angka Rp 571 triliun tadi bisa segera diimplentasikan tanpa prosedur yang ruwet," ujar Jokowi.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan rencana percepatan pembangunan ini akan dilakukan secara serentak dalam kurun sepuluh tahun. Hal ini ia sampaikan usai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Selasa pekan lalu.
Anies berujar dengan besarnya anggaran tersebut maka pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sama-sama mencari sumber pendanaan alternatif sehingga tidak melulu membebani Amggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia menjelaskan dalam kurun sepuluh tahun itu pemerintah provinsi DKI Jakarta memproyeksikan akan melanjutkan pembangunan MRT hingga sepanjang 223 kilometer, LRT menjadi 116 kilometer, dan jalur Transjakarta sepanjang 2.149 kilometer.
Selain itu ada pula pembangunan infrasturtur lain seperti penyediaan 100 persen air bersih, pengelolaan air limbah, penambahan 600 ribu unit rumah baru, hingga meninggikan perlintasan kereta api sebidang yang total memiliki panjang 27 kilometer. "Ïtu contoh hal-hal yang akan dilakukan," kata Anies di Kantor Wakil Presiden saat itu.
